MENGURAI DILEMA HUKUM BADAN PEGAWAS PEMILU UNTUK PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Sarip Sarip, Fahmi Fajar Mustopa, Aip Syarifudin, Multahibun Multahibun

Sari


Mekanisme pengawalan demokrasi, bidang pengawasan memiliki Bawaslu yang kewenangan dan tugasnya melekat pada UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Bawaslu sendiri tidak diberikan melakukan mengawasan atas mekanisme Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dapat mengarah pada politisasi desa. Penelitian mendiskusikan kemungkinan dilema hukum perluasan pengawasan dilakukan atas mekanisme demokrasi desa terutama dalam Pilkades. Metode penelitian pada diskusi dilema hukum Bawaslu atas mekanisme demokrasi desa dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan data penelitian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian adalah analisis yuridis kualitatif dengan melihat pada permasalahan yang ada dihubungkan dengan peraturan-peraturan sebagai hukum postif, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Perjalanan perubahan nama dari Panwaslu jadi Bawaslu sebagai langkah mau dalam bidang pengawasan Pemilu belum diimbangi dengan sentuhan pada pengawasan Pilkades. Ironis kemajuan Bawaslu kurang terlibat dalam pengawasan Pilkdesa meningat desa sebagai laboratorium demokrasi sangat besar terjadinya money politic jika dibandingkan dengan Pemilu ataupun Pilkada. Namun kenyataannya peran Pemerintah Daerah terkesan membiarkan dan kemungkinan besar arena Pilkades banyak dimanfaatkan untuk kepentingan Kepala Daerah. Maka untuk menghidari keadaan tersebut, sudah selayaknya Bawaslu dilibatkan langsung dalam pengawasan Pilkades tersebut. Namun peran Bawaslu sendiri telah mengalami dilema secara hukum untuk melakukan pengawasan Pilkades.

Kata Kunci


Pilkades, money politic, dilema hukum, desa.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdillah, Junaidi. 2022. “Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selama Pandemi Covid–19 Studi Lapangan Desa Beruas.” Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum 4(1):1–12. doi: 10.24967/vt.v4i1.1503.

Abiyasa, Pulung. 2019. “Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.” Jurnal Usm Law Review 2(2):149. doi: 10.26623/julr.v2i2.2266.

Admin_bawaslumjlk. 2021. “Beban Moral Bawaslu Di Pemilihan Kepala Desa.” Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Majalengka. Retrieved (https://majalengkakab.bawaslu.go.id/2021/04/08/beban-moral-bawaslu-di-pemilihan-kepala-desa/, accessed 3 Mei 2022).

Akbar, Andi Ali Said, Wahluyo Handoko, Indaru Setyo Nurprojo, and Titis Perdani. 2020. “Evaluasi Kelembagaan Pengawas Dan Saksi Pada Pilkades Serentak Kab. Purbalingga 2018.” Pp. 8–16 in Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan X. Purwokerto: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman.

Azhari, Aidul Fitriciada. 2020. Rekontruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945. 2nd ed. edited by N. O. Bana. Yogyakarta: Genta Publishing.

Bawaslu. 2017. “Sejarah Pengawasan Pemilu.” Badan Pengawas Pemilu. Retrieved (https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu, accessed 5 Juni 2022).

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Gema Keadilan 7(1):23.

Farida, Ida. 2019. “Mahar Politik Dalam Pandangan Politik Hukum Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 7(1):1. doi: 10.25157/jigj.v7i1.2137.

Faridhi, Adrian. 2016. “Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016.” Jurnal Hukum Respublica 16(1):150–64. doi: 10.31849/respublica.v16i1.1433.

Hanafi, Ferdiansyah, and Iswandi. 2021. “Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia.” Limbago: Journal of Constitutional Law 1(3).

Huda, Miftahul. 2021. “Kejian Yuridis Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Universitas Muhammadiyah Jember.

Jayanti, Popy, and Suhermanudin. 2015. “Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Kutawaringin (Studi Pada Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung).” Jurnal SOSPOL XX(2).

Komalawati, Veronica, and Dina Aisyah Alfarijah. 2020. “Tanggung Jawab Orang Tua Atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak Asasi Manusia.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 8(2):145–67. doi: http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i2.3302.

Kushandajani. 2016. “Implikasi Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 2(1):53–64. doi: 10.14710/jiip.v2i1.1635.

Lutfiana, Winda Rizky Nur. 2017. “Usaha-Usaha Penggagalan Pemilihan Umum Pertama Tahun 1955.” Avatara 5(1):67–80.

Luthfy, Riza Multazam. 2021. “Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum.” Jurnal Legislasi Indonesia 18(4):492. doi: 10.54629/jli.v18i4.758.

Markahi. 2021. “Pendampingan Dan Edukasi Pengawasan Dalam Pilkades Tahun 2021.” Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangkalan. Retrieved (http://bangkalan.bawaslu.go.id/blog/2021/04/27/pendampingan-dan-edukasi-pengawasan-dalam-pilkades-tahun-2021/, accessed 4 Juni 2022).

Nazriyah, R. 2011. “Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum ( Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No . 81 / PUU-IX / 2011 ).” Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum 18:107–26.

Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrurobbi. 2020. “Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa.” Jurnal Antikorupsi Integritas 6(1):141–52. doi: 10.32697/integritas.v6i1.611.

Pakaya, Jefri S. 2016. “Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy).” Jurnal Legislasi Indonesia 13(1):73–84.

Pradana, Jaa. 2022. “Kembangkan Praktik Demokrasi Berbasis Desa, Bawaslu Dan KOPEL Indonesia Tandatangani MoU.” Badan Pengawas Pemilihan Umum. Retrieved (https://bawaslu.go.id/id/berita/kembangkan-praktik-demokrasi-berbasis-desa-bawaslu-dan-kopel-indonesia-tandatangani-mou, accessed 5 April 2022).

Prasetyo, M. H. 2020. “Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan.” Administrative Law and Governance Journal 3(3):464–80.

Pratama, Atno. Nanda Julian. 2018. “Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947.” Journal of Indonesian History 7(1):12–18.

Provinsi, Bawaslu. 2021. “Bawaslu Sulsel Usulkan Pembenahan Regulasi Pilkades, Abhan: Akan Disampaikan Ke Mendagri.” Badan Pengawas Pemilihan Umum. Retrieved (https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-sulsel-usulkan-pembenahan-regulasi-pilkades-abhan-akan-disampaikan-ke-mendagri, accessed 8 Mei 2022).

Rahmat, Diding, and Sarip Sarip. 2015. “Konsekuensi Dekonsentrasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur.” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 3(2):61–83. doi: 10.25134/unifikasi.v2i2.237.

Rengganis, Annisa, Multahibun, and Sarip. 2020. “Sayap Partai Politik Dalam Pelaksanaan Demokrasi Desa.” Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon 4(1):51–66. doi: 10.32534/djmc.v4i1.3050.

Romli, Lili. 2019. “Kata Pengantar.” in Buku Bunga Rampai Membangun Desa, edited by L. Romli. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Inteligensia Intrans Publishing.

Rumajar, Mianty Putri Cantik, Agustinus B. Pati, and Trilke Tulung. 2022. “Praktek Money Politic Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasi.” Eksekutif 2(2):9–25.

sarip, Nur Rahman, Elya Kusuma, and Dewi. 2019. “Tranformasi Pembangunan Self Govornment Dalam Persefektif Negara Hukum Pancasil.” Pp. 237–52 in Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sarip. 2020. “Politik Hukum Dan Politisasi Hukum Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurna Bina Mulia Hukum 4(2). doi: DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.207.

Sarip, Sarip. 2018. “Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” Kanun : Jurnal Ilmu Hukum 20(2):315–36. doi: 10.24815/kanun.v20i2.10157.

Sarip, Sarip. 2019. “Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa.” Jurnal Hukum & Pembangunan 49(1):60. doi: 10.21143/jhp.vol49.no1.1910.

Sarip, Sarip, and Diana Fitriana. 2018. “Legal Antropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia.” UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum 5(2):96. doi: 10.25134/unifikasi.v5i2.877.

Sarip, and Abdul Wahid. 2018. “Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 2(2):109–24. doi: 10.24246/jrh.2018.v2.i2.p109-124.

Sofyan, Agus. 2019. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019.” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 8:1–14.

Supriyadi, Supriyadi. 2019. “Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.” Jurnal Cakrawala Hukum 10(2):228–38. doi: 10.26905/idjch.v10i2.3541.

Suyatno, Suyatno. 2016. “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia.” Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1(2):212. doi: 10.15294/jpi.v1i2.6586.

Syarif, Afif. 2013. “Pasang Surut Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Tinjuan Hukum Sejarah Pemerintahan Daerah).” Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum 6(7).

Tome, Abdul Hamid, Moh. Zachar. Rusman, and Moh. Sigit Ibrahim. 2021. “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemilihan Kepala Desa.” Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 6(1):37–50. doi: 10.35673/ajmpi.v6i1.1103.

Wahyudi, Tri Hendra. 2019. “Dilema Penguatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Tinjuan Electoral Justice.” Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi 07.

Wiguna, Made Oka Cahyadi. 2021. “Pentingnya Prinsip Kebijaksaanaan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15(1):729. doi: 10.30641/kebijakan.2021.v15.729-744.

Yani, Ahmad. 2022. “Penataan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.” Jurnal Konstitusi 19(2):456. doi: 10.31078/jk1929.

Yasin, Muhammad. 2019. “Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Bawaslu.” in Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Perihal Penegakan Hukum Pemilu, edited by A. Minan. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Yuliani, Andi. 2016. “Dilema Kedaulatan Hukum (Perspektif Teori Keadilan Transisional) (Law Sovereignty Dilemma on Perspective of Transitional Justice Theory).” Jurnal Legislasi Indonesia 13(3):253–60.

Zhang, Huaiyin, Yanhong Lou, and Kui Cai. 2021. “Research on the Dilemma and Improvement of Legal Regulation for Unfair Competition Related to Corporate Data in China.” Computer Law and Security Review 42:105582. doi: 10.1016/j.clsr.2021.105582.




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8492

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


___________________________________________________________________
R E D A K S I
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GALUH
JL. R.E. MARTADINATA NO. 150 Tlp. (0265) 771048 Ciamis
Email: justisiafhunigal150@gmail.com
__________________________________________________________________________
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi is licensed under a Creative Commons Atribution ShareAlike 4.0 Internasional License