SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DALAM PERSFEKTIF FIQH SIYASAH

Sari

Pemilu di Indonesia yang dijadwalkan pada tahun 2024 sedang menjadi perbincangan hangat. Namun, perdebatan mengenai perspektif Islam terhadap pemilu masih kurang dibahas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu di Indonesia memiliki relevansi dengan fiqh siyasah, yaitu sistem ahlul halli wal aqdi. Sejarah pemilu di Indonesia berkembang seiring dengan pemahaman demokrasi. Konsep pemilihan pemimpin pada zaman Nabi Muhammad dan Khulafaurrasyidin tidak sama dengan pemilu saat ini. Namun, konsep ahlul halli wal aqdi atau syura dalam Islam memiliki kesamaan dengan pemilihan umum di Indonesia. Dalam fiqh siyasah, metode pengisian jabatan kepala negara termasuk pemilihan langsung oleh rakyat dan ahlul halli wal aqdi. Di Indonesia, pemilu menggunakan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, sesuai dengan prinsip fiqh siyasah. Penelitian ini juga menyoroti sengketa pemilu yang terjadi setelah pemilihan umum. Dalam Islam, ahlul halli wal aqdi memiliki peran dalam mengadili sengketa pemilihan kepala pemerintahan, di Indonesia sengketa pemilu diajukan di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk berlaku adil dan sesuai dengan ajaran Islam dalam pemerintahan. Masyarakat juga diingatkan untuk mempelajari pemerintahan baik dalam berpolitik maupun bermasyarakat. Jika konsep negara Islam tercapai, masyarakat akan sejahtera dan pemerintahan akan bijak dan adil dalam semua aspek. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru dan memotivasi masyarakat dalam menghadapi politik di Indonesia.