TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM PENAMBANGAN ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Irawan Adi Chandra, Saipuddin Zahri, Abdul Latif Mahfuz

Sari


Penambangan ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus meningkat dan banyak melibatkan korporasi sebagai pelaku utama. Fenomena ini menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian negara, serta konflik sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus penambangan tanpa izin (ilegal), serta meninjau efektivitas penegakan hukum oleh aparat kepolisian di wilayah tersebut. Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, penegakan hukumnya masih menemui berbagai kendala, seperti pembuktian keterlibatan direksi, lemahnya koordinasi antarpenegak hukum, serta pengaruh kekuasaan dan ekonomi dari korporasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan instrumen hukum pidana korporasi, pelatihan aparat penegak hukum, serta peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum untuk menekan angka penambangan ilegal secara signifikan.

Kata Kunci


Tanggung Jawab Pidana, Korporasi, Penambangan Ilegal

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdullah, Yudi. “Polda Sumsel Gelar Operasi Penertiban Tambang Ilegal.” ANTARA News, 2024.

Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

———. Hukum Pidana Lingkungan. PT. Raja Grafindo Persada: Depok, 2020.

Amrullah, Gilang Izzuddin. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan.” Jurist-Diction 2, no. 4 (2019): 1275. https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14491.

Analisis. “CV Gumilang Sakti Perkasa Diduga Angkut Tambang Batubara Ilegal.” analisis.co.id, 2023. https://analisis.co.id/2023/02/22/cv-gumilang-sakti-perkasa-diduga-angkut-tambang-batubara-ilegal/.

AWAN, MUHAMMAD SHARUL. “EFEKTIVITAS PENANGANAN HUKUM NON LITIGASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT TAMBANG (STUDI KASUS TAMBANG GALIAN C DESA NEPO KEC. MALLUSETASI KAB. BARRU).” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE, 2024.

Azmi, Muhammad Tahiq. Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Bakhri, Syaiful. “Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia,” 129–30. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Cadizza, Riza, and Riza Chatias Pratama. “Dampak Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Indonesia.” UNMUHA LAW JOURNAL 1, no. 2 (2024): 83–90.

Cahyono. “Efektivitas Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Dalam Menanggulangi Kasus Perusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan UUPPLH.” Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 2024.

Charda, Ujang, Fernando Manggala Yudha, and Syaefa Wahyuni. “Makna Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Pembaharuan KUHP Indonesia.” Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 3 (2024): 3051–61.

Damayanti, Alfina, Alifia Putri Salsabila, and Raizky Rienaldy Pramasha. “PENGARUH PERTAMBANGAN TIMAH TERHADAP LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT STUDI KASUS DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.” Indonesian Journal of Economy and Education Economy 1, no. 2 (2023): 195–210.

Darongke, Friskilia, Dientje Rumimpunu, and Sarah Roeroe. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia.” Lex Privatum 10, no. 3 (2022).

Dhoni, Rio Roma. “Polda Sumsel Bongkar Kasus Illegal Mining Di Muara Enim, 5 Ton Batu Bara Disita.” detik.com/sumbagsel, 2024. https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7598844/polda-sumsel-bongkar-kasus-ilegal-mining-di-muara-enim-5-ton-batu-bara-disita.

Dwi Kurniawan, Kukuh, and Dwi Ratna Indri Hapsari. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29, no. 2 (2022): 324–46. https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5.

Farid, A. Zainal Abidin. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Gita, Dany Andhika Karya, and Amin Purnawan. “Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Ilegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia).” Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018).

Hairi, Prianter Jaya. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining.” INFO Singkat XIII, no. 14 (2021).

Hamzah, Andi. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

KabarBursa.com. “Sumsel Surganya Tambang Ilegal, 2023 Kementerian ESDM Terima Aduan 128 Kasus.” KabarBursa, 2024.

Kusumo, Elok Triyo, and Chrisbiantoro. “TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN ( Studi Kasus Putusan Nomor 114 / Pid . B / LH / 2020 / PN Unh ),” 2020, 585–97.

Maftukhan, Ahmad Habibi. “Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Kolusi Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) Kadaluarsa” 4 (2024): 9071–88.

Makarao, Muhammad Taufik. Pembaharuan Hukum Pidana. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Malee, Kevin Yordan, Selviani Sambali, and Grace M Karwur. “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILLEGAL MINING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020.” Lex Privatum 9, no. 8 (2021): 63–71.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana,. Edisi Revi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Parawansa, Syarif Saddam Rivanie, Koesrianti, Toetik Rahayuningsih, and Dian Anggraece Sigit Parawansa. “HUKUMAN PIDANA AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI Pada INDUSTRI TAMBANG.” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 6, no. 2 (2019): 1. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9612.

Paruki, Novia Rahmawati A, and Ahmad Ahmad. “Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal.” Batulis Civil Law Review 3, no. 2 (2022): 177. https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966.

Permana, Yoga, and Fauzatul Laily Nisa. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam 5, no. 2 (2024): 80–94.

Prasetyo, Rully Trie, Umar Ma’ruf, and Anis Mashdurohatun. “Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebiajakan Fomulasi Hukum.” Hukum Dan Khaira Ummah 12, no. 4 (2017): 993–1002.

Puspitasari, Ikka, and Erdiana Devintawati. “Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2 (2018): 237–54. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018.

Rizal, Moh, VietaImelda Cornelis, and Sri Astutik. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Batu Bara Di Indonesia.” Civilia: JurnalKajianHukum DanPendidikanKewarganegaraan 3, no. 2 (2024): 362–76.

Roeslani, Rosan. Hukum Lingkungan Indonesia: Prinsip, Kebijakan, Dan Implementasi. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Rohmawati, Yuni. “Polda Sumsel Ungkap Kasus Tambang Batu Bara Ilegal Yang Rugikan Negara Rp556,8 Miliar.” Tempo.co, 2024.

Ruslina, Elli. “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia.” Jurnal Konstitusi 9, no. 1 (2012): 49–82.

Saputra, Trio, Sella Febriyanti, Selfi Drawinta Sari, and Betaria Sonata. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penambangan Ilegal Gas Bumi Di Indonesia (Law Enforcement Against Illegal Mining of Natural Gas in Indonesia).” Jurnal Administrasi Publik & Bisnis 5, no. 1 (2023): 11–19.

Satria, Hariman. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam.” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 28, no. 2 (2016): 288. https://doi.org/10.22146/jmh.16722.

Shiddiq. “Pengamat: Sanksi Hukum Penambang Ilegal Masih Ringan, Perlu Penegak Hukum Yang Kuat.” Media Nikel Indonesia, 2025.

Subagyo, P. Joko. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek ̧. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sunggono, Bambang. Metodelogi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Susanto, Sri Nur Hari. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparas.” Adminitrative Law & Governance Journal 2, no. 2 (2019): 131.

Tempo. “Kejati Sumsel Serahkan 6 Tersangka Kasus Tambang Batu Bara Ilegal, Rugikan Negara Rp488 Miliar.” Tempo.co, 2024. Kejati Sumsel Serahkan 6 Tersangka Kasus Tambang Batu Bara Ilegal, Rugikan Negara Rp488 Miliar%0A.

Wijaksana, Muhamad Mahrus Setia. “Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana (Eksistensi & Prospeknya).” RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2020, 1–7.

Wijaya, Muhammad Soni, Masruchin Ruba’i, and Imam Koeswahyono. “Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.” Sustainability (Switzerland) 11, no. 1 (2019): 1–14.

Zakiyuddin, M. Haris. “Rugikan Negara Setengah Triliun, Berikut Kronologi Kasus Tambang Batubara Ilegal Di Sumsel.” wartatambang.com, 2024. https://www.wartatambang.com/read/2024/10/1209/rugikan-negara-setengah-triliun-berikut-kronologi-kasus-tambang-batubara-ilegal-di-sumsel.




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v14i1.21496

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


___________________________________________________________________
R E D A K S I
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GALUH
JL. R.E. MARTADINATA NO. 150 Tlp. (0265) 771048 Ciamis
Email: justisiafhunigal150@gmail.com
__________________________________________________________________________
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi is licensed under a Creative Commons Atribution ShareAlike 4.0 Internasional License