DAMPAK PANDEMI COVID-19: MODERNISASI DAN DIGITALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU-RI)

I'ib Sutera Aru Persada, Fifiana Wisnaeni

Sari


Pandemi Covid-19 di Indonesia mewabah sejak 2 Maret 2020. Dampak dari pandemi Covid-19 berpengaruh pada bidang sosial, budaya, hukum, dan politik dalam kehidupan berdemokrasi. Hal ini dibuktikan dengan penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2020. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak yuridis pandemi Covid-19 terhadap demokrasi di Indonesia, mengkaji urgensi dari modernisasi di KPU-RI dan mengkaji sistem pemilihan umum digital. Penelitian ini menggunakan penelitan hukum doktrinal. Sumber informsi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen yang relevan) dan untukselanjutnya dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian ini adalah Indonesia bisa menerapkan Sistem Pemilu Digital dengan ketentuan: terpenuhi syarat kumulatif, dibentuknya regulasi yang mengikat, penerapan sistem secara bertahap, dan dibentuknya biro khusus di KPU-RI. Biro khusus yang dimaksud sebagai bentuk kerjasama antara KPU-RI dan BPPT.

Kata Kunci


covid-19, modernisasi, digitalisasi, KPU

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Bahrin, Othman, Azli, & Talib. 2016. Industry 4.0: A Review On Industrial Automation And Robotic. Jurnal Teknologi UTM. 78 (6-13).

Budhiati. 2013. Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu : Sebuah Refleksi Teoritis. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 42 (2).

Fajar & Fauzin. 2019. Sistem E-Voting: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Jujur dan Adil. Jurnal Trunojoyo. 1(1).

Hanafi. 2016. Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Cita Hukum. 1 (2).

Indah, C. M. 2010. Aspek Perjanjian Electronic Commerce Dan Implikasinya Pada Hukum Pembuktian Di Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 39 (2).

Kristiyanto, E. N. 2018. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. 17 (1).

Mukminto & Marwan. 2019. Pluralisme Hukum Progresif: Memberi Ruang Keadilan Bagi Yang Liyan. Masalah-Masalah Hukum. 48 (1).

Prasetyo, H. & Sutopo, W. 2018. Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset. Jurnal Teknik Industri. 13 (1).

Rahel, S. 2017. Reflections on Trevor G. Smith’s Politicizing Digital Space: Theory, the Internet, and Renewing Democracy. Triple C Journal. 15 (2).

Rini & Silvi. 2016. Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015). Jurnal Cita Hukum. 4 (1).

Sabon, M. B. 2013. Teori Hukum Progresif : Pengendali Dunia Yang Lepas Kendali. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 42 (4).

Saraswati, R. 2011. Calon Perseorangan : Pergeseran Paradigma Kekuasaan Dalam Pemilukada. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 40 (2).

Septiana, A. M. 2012. Penanggulangan Krisis Legitimasi Hukum Melalui Hukum Progresif. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 41 (4).

Setyo Nugroho. 2013. Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan. Jurnal Cita Hukum. 1(2).

Swardhana, G. M. 2010. Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 39 (4).

Wibawa, I. 2016. Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme). Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 45 (4).

Indarti, E. 2010. Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah FIlsafat Hukum. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Munir, F. 2013. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Jakarta: Kencana Prennamdeia Group.

Dani Pratama. 2020. Ditunggu PERPU yang Mengatur Implikasi Teknis Penundaan Pilkada Serentak. Retrieved from Hukum Online website: https://www.hukumonline. com/berita/baca/lt5e881664750fd/ditunggu-perppu-yang-mengatur-imp likasi-teknis-penundaan-pilkada-se rentak.

Fahmi Ahmad B. 2020. Keamanan Data Dikeluhkan Pengguna, Zoom Fokus Memperbaiki Privasi. Retrieved from Kata Data website: https://katadata.co.id/berita/2020/04/03/keamanan-data-dikeluhkan-pen gguna-zoom-fokus-memperbaiki-pr ivasi.

Gugus Tugas Covid-19. 2020. Covid-19. Retrieved from https ://covid19.go.id.

Ihsanuddin. 2020. Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia. Retrieved from Nasional Kompas website:https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-coron a-di-indonesia

Istman. 2020. Pandemi Virus Corona Tak Halangi Pemilu di Korea Selatan. Retrieved from Tempo website:https://dunia.tempo.co/read/1331775/pandemi-virus-corona-ta k-halangi-pemilu-di-korea-selatan

KBBI. 2020. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Roberto. 2020. Pemilukada 2020 Resmi Diundur 2021. Retrieved from Independensi website: https://independensi.com/2020/03/30/pemilukada-2020-resmi-diundur -2021.

Rusla. 2010. Jembrana Sukses E-Voting 54 Kepala Dusun. Retrieved from Antara News website: https://www.antaranews.com/berita/175479/jembrana-sukses-e-voting -54-kepala-dusun.

Suci, F. 2020. Cerita Lengkap Asal Mula Virus Corona di Wuhan. Retrieved from Merdeka website: https://www.merdeka.com/dunia/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-wuhan.html.

W. Nugroho. 2019. Perbedaan Mendasar E-voting di Indonesia dan Luar Negeri. Retrieved from Info Komputer website: https://infokomputer.grid.id/read/121719349/inilah-perbedaan-menda sar-e-voting-di-indonesia-dan-luar-negeri.

YRA. (2010). Tiba Saatnya Indonesia Menggunakan E-Voting dalam Pemilihan. Retrieved from BPPT website:https://www.bppt.go.id/teknologi-informasi-energi-dan-material/4 37-tiba-saatnya-indonesia-menggu nakan-e-voting-dalam-pemilihan.




DOI: http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i2.3513

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


___________________________________________________________________
R E D A K S I
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GALUH
JL. R.E. MARTADINATA NO. 150 Tlp. (0265) 771048 Ciamis
Email: justisiafhunigal150@gmail.com
__________________________________________________________________________
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi is licensed under a Creative Commons Atribution ShareAlike 4.0 Internasional License